Politik Aywawere, masihkah?

Politik Aywawere, masihkah?

Bali itu penuh simbol. Tak banyak yang bisa langsung memahami maknawinya. Pun peneliti asing, Sthepen Lansing (2006) salah satunya. Hildred Geertz (1975) saat menulis kekerabatan orang Bali juga pusing, dan menyimpulkan Bali itu dalam banyak hal misleading. Durasi dalam kebudayaan lain adalah kenyamanan waktu, di Bali tidak berlaku. Sirkulasi lebih penting karena banyak idiom justru bisa lahir. Bali itu dinamis, tak pemah diam, namun dalam ritmiknya malah tak mau pergi ke puncak. Turun ke bawah hanya untuk naik kembali. Titik seimbang tak pemah lama, apalagi menahun, sewindu, sedekade. Begitu juga dalam dunia wacana, dominasi dan hegemoni tak pernah kokoh. Aywawere salah satunya.

Bali menyukai hal-hal baru, apa saja. Tak ada yang tak pernah di uji kelayakannya. Bali menjadi meta-arena untuk memproduksi sekaligus mereproduksi kebudayaan. Trend silih berganti, mengaburkan batas transisi. Demarkasi purba dan post-modem tak jelas. Mana sekala dan niskala, semu karena sirkulasi waktu. Menikmati Bali adalah cara terbaik membiarkan dua dunia saling bercumbu, berpagut. Hari ini sakral, esok profan, tak apa. Dulu aywawere sekarang buka-bukaan, itu biasa. Di Bali, semua menjadi bolak balik. Hanya momentum menjadi pembedanya.

Dahulu ketika kekuasaan – dan tentu saja juga kebenaran – dipegang raja, rakyat tutup mulut, patuh tunduk. Melawan raja adalah alamat pasti kematian. Jika tak mati, paling tidak temah dewasakit gede. Raja adalah Tuhan sekala. Begitu monolitik. Sayangnya, kesempatan ini sering menjadi alat mempertahankan kekuasaan. Titah dan kedudukan istimewa akhirnya menjadi politik. Adab ini sudah sejak lama, bukan baru-bam saja. Ampas masa lalu yang masih terasa manis terns terpelihara hingga kini. Pemimpin ormas, ketua gank, hingga pimpinan tukang parkir jika sudah dibaluri kekuasaan absolut, ditambah madu keturunan yang istimewa, lumrah menjadi pongah. Mereka bisa sangat gagah karena privilege.

Di pusat-pusat kekuasaan, politik pembungkaman dapat dilakukan dengan ragam cara. Karakteristik budaya yang mengeras kuat dalam diri seseorang biasanya mudah dikendalikan. Menurut kabar, Soeharto (alm) lihai memainkan politik identitasnya sebagai orang Jawa dengan memanfaatkan budayanya sebagai alat pemertahanan diri. Soeharto menghirup habis udara kekuasaan dari laku orang sekitarnya, dan terutama suasana kebatinan yang diperangkapnya melalui sunggingan senyum. Begitulah politik kekuasaan, bukan hanya seni menguasai orang tetapi juga mengendalikannya hingga ke ruang dapur bawahannya.

Di pusat-pusat kekuasaan atas teks dan sastra agama, sama saja, persis. Aywawera pemah digunakan secara penuh membungkam orang lain untuk sekadar memiliki akses membaca. Aywawera menjadi penutup jalan pengetahuan. Aywawera adalah alat untuk mendominasi dan menghegemoni. Tak terba yang, hukum apa jika seseorang berhasil memahami apalagi mempraktikkan apa yang dibacanya; tak terpikir, sanksi apa jika seseorang berhasil setara apalagi berada di atas sang penguasa teks. Semua orang ketika itu sukses dibuat tak berkutik karena ruang psikologisnya atas kctakutan kena tulah disentuh. Orang Bali takut, sangat takut untuk urusan yang satu ini. Karena itu, jika pagi hari mereka pergi ke dokter spesialis, sore hari ke balian adalah yang biasa saja. Bahkan pusing kepala diobati keramas saja sudah cukup, tak perlu repot.

Politik aywawera kini mengalami transformasi, meskipun politik ini tidak akan pernah benar-benar hilang tanpa bekas. Momentum dan panggung peristiwa yang akan membedakannya. Hanya itu selebihnya sama. Pertama, dengan semakin banyak umat Hindu melek kitab suci, teks, dan sastra agama, kita mendapati kalimat-kalimat yang sangat terang bahwa seorang guru jika menutup jalan pengetahuan muridnya, ia penuh pada. Bahkan hanya tidak membolehkan muridnya bertanya untuk mengetahui sesuatu, seorang guru akan berdosa besar. Jika benar seperti itu, pengetahuan akan menjadi milik bersama, bukan lagi dikuasai orang per orang.

Kedua, sumber informasi kini semakin banyak, canggih dan terus mutakhir tanpa jeda. Bahkan melalui handphone pintar kita bisa berselancar ke mana saja. Kebiasaan ini kita lakukan juga di mana saja, tak kenal waktu dan tempat. Sudah tak ada yang bisa disembunyikan. Politik aywawera untuk menghentikan informasi seperti ini sudah tak laku lagi. Ketiga, generasi milenial yang semakin dominan populasinya, tak lagi mempercayai orang lain, namun berpusat pada dirinya sendiri. Memaksa mereka “diam” dan mempercayai tahayul melalui aywawera dengan cara yang kaku, apalagi menakut-nakuti sudah tak mempan lagi.

Tapi tunggu dulu. Politik aywawera kini juga mengganti wajahnya dengan legitimasi yang dibuat sendiri. Mengikuti arus saat ini, setiap orang seolah punya hak untuk meng-aywawera-kan orang lain. Jika tak percaya, lihat saja di layar media sosial kita, Mari!

Oleh: I Nyoman Yoga Segara I antropolog IHDN Denpasar
Source: Majalah Wartam, Edisi 33, November 2017

Previous Medsos dan Budaya Koh Ngomong

Sekretariat Pusat

Jalan Anggrek Neli Murni No.3, Kemanggisan, Kec. Palmerah, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11480.

Senin – Jumat: 08:00 – 18:00

Didukung oleh

Ayo Berdana Punia

Tim IT PHDI Pusat © 2022. All Rights Reserved